Home » » Pelimpahan Wewenang Bupati di Bidang Perijinan dan Non Perijinan

Pelimpahan Wewenang Bupati di Bidang Perijinan dan Non Perijinan

Written By KIM Sendang Potro on Selasa, 14 April 2015 | Selasa, April 14, 2015

Bojonegoro - Seluruh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Bojonegoro dan Camat mengikuti acara Pemantapan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2014, Selasa pagi (14/4/2015). Acara ini dibuka oleh Yayan Rohman, AP.MM, Asisten Administrasi Umum di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro. Acara yang diselenggarakan oleh Badan Perijinan ini berkaitan dengan Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala SKPD dan Camat di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Perijinan Kamidin, M.Si menyampaikan tujuan dari acara ini adalah untuk menyatukan misi dan persepsi terkait dengan Peratuaran Bupati No. 63 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat. Kepala Badan Perijinan juga menyampaikan bahwa peraturan tersebut sudah diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2014. Namun sampai saat ini belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Pada kesempatan itu juga dibahas kewenangan SKPD dan Camat serta dirangkaikan dengan Pemantapan Pelaksanaan Pelayanaan Terpadu Administrasi Kecamatan yang secarta fisik sudah dimulai di masing-masing Kecamatan. Kamidin juga menyampaikan bahwa dalam acara Pemantapan Peraturan Bupati No. 63 tahun 2014 ini terdapat 5 (lima) narasumber yakni Asisten Pemerintahan, Kepala Dispenda, Kepala Bappeda, Kepala Badan Lingkungan Hidup, serta Kepala Bagian Pemerintahan.

Di awal sambutannya, Asisten Administrasi Umum Yayan Rohman, AP.MM menyampaikan bahwa sejak terdapat industri Migas di Kabupaten Bojonegoro, seluruh sektor perijinan ikut menggeliat. Kemudian sektor lain pun juga ikut terpacu untuk menggeliat. Beliau juga menyampaikan bahwa semua harus mengikuti ketentuan yang ada tanpa menyalahi peraturan. Selain itu, Asisten III juga menyampaikan bahwa tujuan acara ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang Pelimpahan Kewenangan Perijinan kepada Kepala SKPD dan Camat di Kabupaten Bojonegoro, sehingga setelah melakukan pemantapan ini diharapkan pemantapan dilakukan di masing-masing SKPD dan kecamatan agar perekonomian di Bojonegoro ini semakin meningkat. Tidak hanya itu saja, perijinan juga harus disesuaikan dengan 9 Isu Strategis. Misalnya Pangan, Energi, Wisata dan Industri Manufactur agar bisa dimaksimalkan di level kecamatan.

Di akhir sambutannya, Yayan Rohman AP, MM menyampaikan  bahwa saat ini perijinan yang berada di SKPD sebagian akan dialihkan ke kecamatan. Tetapi pihak kecamatan harus tetap berkoordinasi dengan SKPD terkait.  (Hum-KIMSPot)

0 komentar:

Posting Komentar

VLOG SENDANG POTRO

APBDesa 2018 Desa Sedahkidul

Terpopuler

 
Support : Sedahkidul | Purwosari | Bojonegoro
Copyright © 2014. KIM Sendang Potro - All Rights Reserved